JAKARTA, investor.id – Kebiajkan tarif resiprokal atau tarif impor balasan dari Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32% akan memberi dampak sejumlah industri, tak terkecuali para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah diminta memberi perhatian khusus kepada UMKM yang juga bagian dari mata rantai industri ekspor.
Untuk diketahui, sektor tekstil, pakaian, dan alas kaki menyumbang sekitar 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS. Angka itu belum termasuk kontribusi dari komoditas andalan seperti sawit dan karet.
Indonesian Business Council (IBC) berpandangan, pemerintah perlu segera mengambil beberapa langkah strategis guna merespons kebijakan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025). Salah satu yang diusulkan adalah memberikan dukungan kepada UMKM.
CEO IBC Sofyan Djalil menyampaikan, langkah strategis yang dapat diambil pemerintah yaitu fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.
“Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor,” ungkap Sofyan Djalil dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (6/4/2025).
Di sisi lain, IBC turut mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS. Sofyan Djalil berharap pemerintah dapat mengaki ulang kerangka perjanjian dagang antara kedua negara supaya penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.
“Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif,” beber Sofyan Djalil.
Ada Peluang
Sofyan Djalil bilang, tarif impor baru dari Trump ini akan memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang US$ 38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.
Di samping pendekatan bilateral, Pemerintah Indonesia juga mesti mengambil langkah negosiasi multilateral se-Asean. Asean merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun Asean akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi daan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.
Sebagai langkah mitigasi ke depan, IBC merekomendasikan adanya perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.
Sementara menurut Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid, momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.
“Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujar Arsjad.
Tarif baru Trump berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Apalagi data Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024.
Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$ 16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$ 31,04 miliar. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.
