JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan dengan adanya pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos), maka negara dapat menghemat anggaran belanja hingga Rp 17 triliun. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memulai digitalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
“Sebagai ‘use case’ awal, kami memulai dengan program PKH yang menjadi titik awal transformasi digital. Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun. Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (5/5/2025).
Luhut mengungkapkan bahwa saat ini ada empat kelompok kerja yang aktif bergerak, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial, hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi. Kelompok kerja itu memastikan penyaluran bansos dilakukan secara hati-hati dengan memastikan keandalan data.
Dia secara khusus menyebut interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman.
“Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses,” jelas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa adopsi Government Technology (GovTech) bukan hanya sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi lebih untuk membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik.
“Infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan fondasi tata kelola bansos yang anti-korupsi, terbuka, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir,” demikian ungkap Luhut.
