JAKARTA, investor.id – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap agar Bank DKI dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) paling lambat dalam satu tahun.
Hal itu lantaran Bank DKI membagikan dividen senilai Rp 249,31 miliar. Pembagian dividen ini merupakan hasil keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024.
“Memang kemarin Bank DKI juga masih bisa membagikan keuntungan dividennya 32 persen dari keuntungan. Sehingga, dengan demikian saya melihat prospek Bank DKI cukup bagus. Mudah-mudahan dalam waktu 5, 6 bulan atau paling lama 1 tahun Bank DKI sudah bisa IPO. Dan itu sangat memenuhi syarat,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (3/5/2025) dikutip dari Antara.
RUPS Bank DKI juga menetapkan perubahan terhadap susunan pengurus. Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan bahwa pengurus baru tersebut memiliki tugas utama untuk merealisasikan IPO.
Meskipun belum mengenal para pengurus baru Bank DKI, namun dia meminta agar para pengurus baru tersebut betul-betul bekerja dengan profesional.
“Tugas utamanya adalah mempersiapkan diri untuk bisa IPO. Berapa waktunya, tentunya sangat bergantung dengan pasar,” kata Pramono.
Sebelumnya, Bank DKI juga mengumumkan pembagian dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 779,10 miliar dengan rincian Rp 249,26 miliar diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Adapun, dividen Rp 56 juta diberikan kepada Perumda Pasar Jaya.
Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024, sebesar 68 persen atau senilai Rp529,79 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha Bank DKI.
RUPST Bank DKI tahun buku 2024 juga menetapkan perubahan terhadap susunan pengurus guna mendukung transformasi bisnis. Adapun, berikut susunannya.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki
Komisaris: Michael Rolandi C Brata
Komisaris Independen: Kiryanto
Direksi
Direktur Utama: Agus H. Widodo
Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai
Direktur: Daniel Setiawan Subianto
Direktur: Basaria Martha Juliana
Direktur: Dipo Nugroho
Direktur: Prihanto Herbowo
Pengurus ini berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
